Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

TRANSAKSI NON TUNAI MULAI ‘DI BERLAKUKAN’

Palangka Raya, 29 November 2017

Wakilwalikota Palangka Raya Dr.Mofit Saptono Subagio,S.P.,M.P didamping Pimpinan  PT. Bank BRI Cabang Palangka Raya dan Sekretaris BPKAD Absiah, S.E dalam rangka pembukaan Sosialisasi Non Tunai di Aula Penteng Karuhei dua Balai Kota Palangka Raya pada Rabu 29 November 2017. 

          Dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya bekerja sama dengan pihak  PT. Bank BRI kantor Cabang Kota Palangka Raya membangun kerangka sebuah komitmen untuk memenimalisir adanya indikasi “penyimpangan” Karupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah maka telah dilakukan Sosialisasi Layanan Perbankan Non Tunai dan Penyampaian Rencana Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada hari Rabu 29 November 2017 pukul 08.30 Wib sampai selesai di aula Penteng Karuhei dua Balai Kota Palangka Raya, dihadiri sebanyak 37 SOPD yang ada di Pemko, delegasi  yang hadir terdiri dari  Kabag Keuangan, Kasubbag Keuangan dan Bendahara Penerima/Pengeluaran.   

          Sebagai acuan dasar hukum terlaksananya sosialisasi ini berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor 188.55/9/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash) dilingkungan SOPD Pemko.

          Dalam sambutan Walikota Palangka Raya yang dibacakan secara tertulis oleh Wakilwalikota Palangka Raya Dr.Mofit Saptono Subagio, SP.,M.P yang sekaligus membuka kegiatan tersebut juga didampingi Sekretaris Daerah, Sekretais Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD. “Perubahan ini pasti memiliki tantang, untuk itu diperlukan komitmen bersama, regulasi SDM yang mampuni, sistem Informasi terintegrasi antar Perbankan, Penyedia Barang/jasa dan mekanisme pengawasan serta kesiapan SOPD dijajaran Pemko, indikator tingkat keberhasilan dari pembangunan termasuk di Daerah kita tidak terlepas dari aspek Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, trasparan dan bertanggungjawab, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang konkrit salah satunya upaya yang dilakukan pelaksanaan transaksi Non Tunai.” Lebih lanjut Wakilwalikota mengungkapkan,” Kebijakan pembatasan transaksi tunai ini kebijakan baru yang jika tidak disosialisasikan secara baik dapat menyebabkan pemahaman yang tidak tepat, kedepan langkah monitoring dan evaluasi harus dilakukan, langkah awal dilakukan dengan pendekatan sasaran, sektor dan juga nominal yang akan dibatasi. Kebijakan yang harus diperhatikan antara lain dengan memilih sasaran atau subjeck yang akan dibatasi kegiatan transaksinya, mengingat pembatasan transaksi ini erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang maka sasarannya tentu lebih tepat kepada mereka yang tergolong politically exposed  person atau orang yang mendapatkan kepercayaan memiliki kewenangan publik seperti pejabat negara atau PNS, urainya”.

          Sementara disisi lain Pemerintah Kota Palangka Raya sebagian sudah sejak beberapa tahun telah melaksanakan kegiatan terkait implementasi transaksi non-tunai antara lain seperti penyaluran pembayaran gaji ke seluruh ASN, tunjangan kinerja ASN, pembayaran gaji Pegawain Tidak Tetap (PTT) serta penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang memenuhi syarat setelah di verifikasi sesusai aturan barlaku. 

Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash berdasarakan intruksi Walikota Palangka Raya Nomor 188.55/9/2017  pada diktum kesatu menjelaskan bahwa  Transaksi Non Tunai,” Melakukan pembayaran honorarium/insentif, tunjangan lauk pauk dan Biaya Perjalanan Dinas pada masing-masing SOPD melalui mekanisme non tunai”. Terhitung pemberlakuannya sejak tanggal 01 Januari Tahun 2018 mendatang. 

Delegasi peserta ASN Pemko yang mengikuti kegiatan sosialisasi di aula Penteng Karuhei dua Balai  Kota Palangka Raya tampak sangat antusias Rabu 29 November 2017.

          Perkembangan inovasi dalam sistem pembayaran merupakan konsekwensi logis dari semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan keberadaan instrumen dan mekanisme pembayaran yang praktis, efisien, aman dan nyaman. Menurut penjelasan Kepala Sub Bidang Kas Umum Daerah Untung Sutrisno, “Kedepan semua yang berkaitan dengan transaksi Barang/jasa di Pemerintah semua aspek sektor akan dilakukan Transaksi Non Tunai,  ini  membutuhkan komitmen semua pihak yang kita lakukan sekarang bertahap. Khusus untuk transaksi Non tunai Perjalanan Dinas ASN tahun 2018, kita wajib menjalinkan kerja sama dengan pihak ketiga khususnya tempat akomodasi/penginapan.” Urai alumni Pasca Sarjana Master Administrasi Publik  Lambung Mangkurat Banjar Masin. Sekedar informasi pelaksanaan sosialisasi ini akibat umpan balik bahwa beberapa minggu yang lalu hasil kaji banding dua orang delegasi ASN BPKAD yaitu Kepala Sub Bidang Kas Umum Daerah Untung Sutrisno, S.Sos.,M.AP dan Bendahara Pengeluaran Yuliana,S.E.,M.Si melaksanakan kaji banding ke Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta selama tiga hari.