Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPKAD KOTA PALANGKARAYA

Fungsi dan Tugas BPKAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan anggaran, pembinaan administrasi, penatausahaan, memverifikasi dan membuat laporan keuangan serta aset daerah secara terpadu bersama instansi teknis terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

  1. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan pengelolaan keuangan daerah;
  2. Penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
  3. Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerah;
  4. Penyusunan prioritas dan plafon anggaran (PPA) berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerah;
  5. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  6. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
  7. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  8. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  9. Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
  10. Pengendalian pelaksanaan APBD;
  11. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  12. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  13. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  14. Penyimpanan uang daerah;
  15. Penetapan Surat Penyediaan Dana;
  16. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi daerah;
  17. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  18. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  19. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  20. Pengelolaan utang dan piutang daerah;
  21. Penagihan piutang daerah termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  22. Pelaksanaan sistem akutansi dan pelaporan keuangan daerah;
  23. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah;
  24. Penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
  25. Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  26. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pengelolaan keuangan;
  27. Fasilitas pengembangan kerjasama keuangan;
  28. Penelitian pengembangan keuangan daerah;
  29. Pengelolaan aset daerah yang tidak dalam enggunaan dan/atau tidak tercatat dalam neraca satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah tertentu;
  30. Pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan barang daerah yang tidak diserahkan kepada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah tertentu;
  31. Penyusunan harga satuan barang;
  32. Pengoordinasian pelaporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi;
  33. Pengoordinasian, monitoring, dan pengendalian pelayanan pajak dan pemungutan retribusi daerah;
  34. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasaran dan sarana kerja;
  35. Pemberian dukungan teknis dan administrative kepada masyarakat dan perangkat daerah;
  36. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan badan pengelola keuangan daerah; dan Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;