Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

PERUBAHAN NOMENKLATUR BERDAMPAK PADA PEMBAYAR GAJI ASN PEMKO

Palangka Raya,

Diduga mengalami defisit anggaran masalah pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) disebagian SOPD Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan momok tersendiri dalam sistem birokraksi, hal tersebutlah yang melatar belakangi Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan rekonsiliasi item belanja pegawai alias Belanja Tidak Langsung (BTL), salah satu upaya yang dilakukan oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD dalam rangka pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017,  untuk mensingkronisasi pembayaran belanja pegawai yang terjadi kekurangan dalam perubahan nomenkalutur tahun anggaran berjalan ,hal ini disebabkan karena pasca perubahan nomenklatur SOPD yang notabenenya  ada SOPD yang mengalami kelebihan anggaran dan juga yang mengalami defisit anggaran, seiring penyebaran ASN pasca mutasi pegawai antar satu SKPD ke SKPD yang lain, sehinggal alokasi anggaran belanja tidak langsung yang sudah diploting untuk satu tahun terkendala mengalami defisit anggaran.

Sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui surat yang ditanda tangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Ir. KANDARANI , pelaksanaan rekonsiliasi tersebut dilaksanakan diaula kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dimulai sejak hari selasa s/d kamis tanggal 18 s/d 20 Juli 2017 selama tiga hari berlanjut, dihadiri oleh seluruh kepala SOPD, kasubbag keuangan dan Aset, kasubbag perencanaan, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran.

Dalam paparanya Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD YONELI, S.E.,M.Si ”Rekonsilisasi ini sangat penting dilakukan pasca perubahan nomenklatur SOPD Pemko tujuannya adalah untuk memverifikasi, memfalidasi belanja pegawai alias Belanja Tidak Langsung (BTL), dalam APBD-P karena ada  hal yang sangat mendasar di SOPD menganggaran item belanja pegawai di anggarkan sebelum perubahan nomenkalutur,  langkah-langkah kita upayakan ini mengantisipasi agar dikemudian hari tidak terjadi lagi ada SOPD yang kekurang anggaran pembayaran gaji ASN, urai alumni Pasca Sarjana specialis konsentrasi Keuangan Daerah Universitas Gadjah Mada.

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD YONELI, S.E.,M.Si saat memberikan paparan dan arahan kepada ASN se- Pemko saat melaksanakan rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung(BTL) di aula kantor BPKAD didampingi Kepala Sub Bidang Pembinaan Akuntansi dan Evaluasi SUYIDNO, S.Sos.