Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

PEMKAB CIREBON ADAKAN KAJI BANDING KE BPKAD PEMKO PALANGKARAYA

PEMKAB CIREBON ADAKAN KAJI BANDING KE BPKAD PEMKO

Palangka Raya, 17 Desember 2017

 

Kunjungan Comparative study implementasi transaksi non tunai Pemkab Cirebon ke Pemko Kota Palangka Raya Senin 18 Desember 2017 depan Balai Kota Palangka Raya

Setelah Badan Pengelola Keuangan adakan sosialisasi transaksi non tunai pada bulan yang lalu di balai kota Palangka Raya, menyusul BPKAD Kota Palangka Raya kedatangan tamu dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Cirebon Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan surat dari BKAD Pemkab Cirebon Nomor 900/706/PAA tanggal 12 Desember 2017 tentang Comparative Study Implementasi Transaksi Non Tunai, tak tanggung tanggung dalam kaji banding Comparative study implementasi transaksi non tunai jumlah ASN yang datang sebanyak 14 orang terdiri dari berbagai SOPD dari pemkab Cirebon. Dalam sesi dialog/sharing  yang dilaksanakan di aula balai kota Penteng Karuhei satu pada hari Senin, 18 Desember 2017 pukul 09.00Wib sampai selesai.

          Menurut Kepala BKAD pemkab Cirebon H. Wawan Setiawan, “ Ada beberapa hal yang ingin kami kaji dan kami pelajari lebih dalam di Pemko Palangka Raya khusunya di BPKAD ini tentang  regulasi penerapan Aplikasi Contant Management System (CMS) untuk menunjang transaksi non tunai,”. Senada dengan apa yang di sampikan oleh Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio dalam sosialisai pada bulan yang lalu,” Penerapan layanan perbankan non tunai, karena dengan model pembayaran seperti ini bisa menghilangkan praktek yang tidak terpuji.“Dengan sistem ini lambat laun praktek-praktek penyimpangan bisa ditiadakan,” ucapnya.

 

Saat audensi di aula Penteng Karuhei satu di Balai Kota Palangka Raya

          Disisi lain Kepala BPKAD Kota Palangka Raya H. Akhmad Fordiansyah yang didamping seluruh pejabat BPKAD dalam paparannya,” Dasar penerapan layanan non tunai ini merujuk Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai oleh Pemerintah Daerah. Sesuai aturan tersebut, penerapan layanan non tunai ini paling lambat awal 2018 sudah harus dilaksanakan. Nantinya semua pembayaran gaji ASN, honorer, tunjangan pegawai, penerima bantuan sosial, dan lainnya wajib melalui layanan non tunai. Sementara disisi lain Pemerintah Kota Palangka Raya sebagian sudah sejak beberapa tahun telah melaksanakan kegiatan terkait implementasi transaksi non-tunai antara lain seperti penyaluran pembayaran gaji ke seluruh ASN, tunjangan kinerja ASN, pembayaran gaji Pegawain Tidak Tetap (PTT) serta penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan. Transaksi Non Tunai, melakukan pembayaran honorarium/insentif, tunjangan lauk pauk dan Biaya Perjalanan Dinas pada masing-masing SOPD melalui mekanisme non tunai”. Terhitung pemberlakuannya sejak tanggal 01 Januari Tahun 2018 mendatang.” Ucapnya.