Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

Open Government System (Q-Gesy) di Lauching

Palangka Raya, 29 November 2017

            Bak pedang bermata dua itulah celetuk salah seorang teman saya ASN Pemko ketika setelah mengikuti sosialisasi “Open Government System” di Balai Kota Palangka Raya aula “Penteng Karuhei I” celetukan dilematis tersebut cukup beralasan setelah lahirnya Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  disatu sisi mata pedang tersebut bagaimana upaya untuk memenuhi kewajiban sebagai aparatur Negara menyedia dan melayani informasi publik secara cepat, tepat, akurat, relevan dan akuntabel sedangkan di sisi lain mata pedang bagaimana sosok Aparatur Sipil Negara menjaga itegritas rahasia jabatan dan rahasia negara seperti yang diamantkan oleh undang-undang yang melekat dalam diri ASN tersebut.

          Hal tersebut merupakan salah satu yang melatar belakangi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya mengadakan sosialisasi Lauching Open Government System (Q-Gesy) pada hari  Rabu, 29 November 2017 pukul 09.00 Wib di Balai Kota Palangka Raya aula “Penteng Karui I” peserta yang hadir sebanyak 20 SOPD se Kota Palangka Raya. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pembantu ditingkat SOPD, dalam Penetapan Tingkat Kerahasian Informasi berklasifikasi dalam daftar Informasi Publik yang dikecualikan.”Tidak semua informasi publik bisa di sampaikan secara transparan oleh penyelenggara Negara, ada prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan” demikain lah paparan singkat dalam pembukaan Q-Gesy  oleh Walikota Palangka Raya yang diwakili oleh asisten  2 Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra H. RAHMADI HN,S.H.,M.PA. Sementara itu dalam sambutan yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Drs. Murni  sangat mengharapakan kepada peserta yang hadir agar dalam implementasi  Open Government System dapat menjalinkan kerja sama antar PPID Pembantu dengan semua pihak khususnya dalam menentukan tingkat kerahasian informasi berklasifikasi.

          Bagian lain yang dipapar oleh nara sumber dari internal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan Informasi Publik Faradina Triwidiastuti, S.Kom, “ Sebanyak 20 SOPD sudah menyampaikan Daftar informasi Publik ke PPID Utama walaupun ada sebagian masih terdapat ada yang belum optimal namun kita akan terus melakukan monitoring, pembinaan dan evaluasi, Kasi yang tergolong muda ini menjelaskan secara sistem matis bagaimana tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu, apa saja yang dilakukan dan dalam batasan apa saja yang boleh di sampaikan.

          Dua orang delegasi Aparatur Sipil Negara dari BPKAD khusunya Pejabat yang mengelola Website turut serta ambil bagian sebagai peserta sosialisasi. Dipenghujung acara narasumber Dinas Kominfo Novita Kusumawatie, S.T Kasi Tatakelola Keamanan Informasi Berklasifikasi, dibagian ini sangat menarik karena sebelum menyampaikan daftar informasi publik yang dikecualikan,”Ada Alasan jangka waktu damfak implikasi proses penegakan hukum, perlindungan hak atas kekayaan intektual, persaingan usah tidak sehat, dapat membahayakan pertahanan keamanan negara, dapat mengungkap kekayan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan hubungan kepentingan luar negeri, mengungkap isi akta otentik yang bersipat pribadi, wasiat seseorang dan  rahasia privat, ungkapnya”.